MAKASSAR – Aliansi Wija’ To Luwu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (18/04/2022).

Aliansi yang terdiri dari 8 Lembaga IPMIL RAYA yaitu IPMIL RAYA UNIBOS, IPMIL RAYA UMI, IPMIL RAYA UNHAS, IPMIL RAYA UNM, IPMIL RAYA UNIFA, IPMIL RAYA UNIMERZ, IPMIL RAYA PNUP dan IPMIL RAYA YPUP.

Dalam tuntutannya, Aliansi Wija’ To Luwu menuntut agar DPR dan Pemerintah menyelesaikan sejumlah masalah yang memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa tersebut menyoroti 7 isu Nasional dan 7 isu yang ada di daerah Sulawesi Selatan

Isu Nasional

1. Menolak kenaikan PPN 11%.
2. Ketimpangan Ekonomi.
3. Kelangkaan dan kenaikan BBM.
4. Tumpas mafia minyak goreng.
5. Copot menteri yang menyuarakan penambahan 3 periode bagi presiden dan penundaan pemilu.
6. Wujudkan Reformasi Agraria.
7. Evaluasi kinerja aparat dalam pengamanan demonstrasi.

Isu Daerah 

1. Menyikapi mafia tanah.

2. Kriminalisasi aktivis lingkungan.

3. Cabut MDOB Luwu Tengah.

4. Menyikapi kelangkaan pupuk subsidi.
5. Peran pemprov Mereduksi konflik organda.
6. Hentikan eksploitasi tanah.
7. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

Kordinator Humas Aliansi Wija’ To Luwu, Deni Arifin mengatakan, setelah satu jam berorasi, massa aksi akhirnya ditemui oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun, Pihaknya menolak karena Ia menuntut Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang harus menemui mereka.

“Sempat terjadi penolakan terhadap Salah satu perwakilan Anggota DPRD Sulsel yang menemui kami, karena kami mengharapkan ketua DPRD provinsi Sulsel yang mau menemui kami,” ucapnya.

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa penolakannya itu berdasarkan pengalaman dari aksi demonstrasi 11 April yang tidak ditindak lanjuti oleh pihak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.