Makassar – Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan sharing session Implementasi Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat Wilayah Sulsel. Acara diikuti oleh Bidang Akuntansi 25 Pemerintah Daerah se Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengusung semangat “Membangun Sulsel melalui interkasi, kolaborasi, diskusi dan sosialisasi Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Dalam sambutan pembukaan acara ini Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Syaiful mengatakan, kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari MOU dan Komitmen yang telah disepakati bersama antara Kanwil DJPB Sulsel dan seluruh Kepala Daerah di Sulsel dalam rangka mengawal tata kelola dan kesetaraan segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah.

“Harapannya seluruh laporan keuangan Tahun 2022 untuk 25 Pemda di Sulsel bisa mendapat opini WTP sehingga terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di daerah,” harap Syaiful.

Pada acara sharing session ini, Kepala Kanwil DJPB Sulsel juga menyampaikan kepada pemda untuk terbuka menyampaikan permasalahan yang dihadapi agar bisa menjadi bahan diskusi dan dicarikan solusi bersama.

Kegiatan sharing session menghadirkan narasumber Amri Lewa S.E., Ak, M.Adv. Acc, CA, Asean CPA, CSPA dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulsel.

Dalam paparannya, disampaikan 5 strategi penyusunan laporan keuangan yang berkualitas yaitu memastikan validitas dokumen sumber yang digunakan dalam mendukung penyusunan laporan keuangan, melakukan telaah mandiri atas laporan keuangan, mengimplementasikan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK), rekonsiliasi data secara internal dan eksternal, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu APIP & Pemeriksaan Auditor Eksternal. Narasumber kedua adalah Bayu Prabowo S.E. selaku Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPB Sulsel.

Dalam paparannya, beliau menyampaikan, laporan keuangan dari pemda se Sulsel akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah pusat menjadi laporan konsolidasian kemudian disusun laporan Government Finance Statistics (GFS). Laporan GFS diharapkan mampu dipahami oleh masyarakat awam sementara Laporan Konsolidasian sangat berguna dalam pengambilan kebijakan fiskal. Narasumber terakhir adalah Hidayat, SE., M.SI, AK.CA dari perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.