MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator.

Ada delapan yang menjadi area intervensi MCP KPK. Yaitu, Perencanaan dan Penganggaran APBD, PBJ, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Pengelolaan BMD.

“Jadi ini kita melakukan evaluasi hasil capaian program pemberantasan korupsi di 2023 dan agenda program pencegahan korupsi di 2024,” ujarnya.

Sementara, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersyukur capaian MCP Makassar terus meningkat. Itu berkat kerja-kerja keras seluruh aparat pemerintah.

“Alhamdulillah MCP terus meningkat, tapi saya kira masih ada beberapa hal yang perlu untuk kita perbaiki,” tutup Danny Pomanto.