RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto menggelar Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kehumasan Pemkab Jeneponto, di Royal Bay Hotel Makassar, yang berlangsung dari Hari Jum’at – Minggu, 13/15 Desember 2024.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri Bakri. Turut mendampingi yakni Kadis Komunikasi Informatika Dinas Statistik Kabupaten Jeneponto Sulaeman Natsir, Sekretaris Agus Salim dan beberapa pejabat lainnya.

Sementara peserta dari perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), beberapa organisasi pers seperti JOIN, Sepernas, IWO, Hiwar, Humas Polres Jeneponto, Humas Kejari Jeneponto, Humas Kodim 1425 Jeneponto serta ORARI.

Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri saat membuka acara Forum Koordinasi PPID dan Kehumasan Pemkab Jeneponto

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemkab Jeneponto, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan media dan instansi penegak hukum, ungkap Kadis Kominfo Jeneponto Sulaeman Natsir dalam laporannya.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik.

Ia juga menyampaikan harapannya agar forum ini dapat menjadi wadah kolaborasi yang efektif dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kadis Kominfo Jeneponto Sulaeman Natsir saat membacakan laporan pelaksanaan Forum Koordinasi PPID dan Kehumasan Pemkab Jeneponto

Kegiatan ini diisi dengan berbagai sesi materi dan diskusi, yang tidak hanya membahas regulasi mengenai informasi publik, tetapi juga strategi komunikasi yang efektif. Para peserta diharapkan mendapatkan wawasan baru yang dapat diterapkan dalam tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari.

Junaedi berharap kegiatan ini diharapkan akan ada komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik serta memperkuat kerjasama antara OPD dengan media. Sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi dalam pembangunan daerah. (*)