Danny Pomanto Komitmen Tindaklanjuti Rekomendasi LHP BPK Semester II Tahun 2024

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II terkait Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Kepatuhan Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengantaran LHP Semester II Tahun 2024 kepada delapan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan termasuk Kota Makassar berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, pada Kamis (9/1/2025).

Danny Pomanto telah memberikan apresiasi terhadap hasil pemeriksaan BPK. Ia menyatakan, setiap catatan atau rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami selalu menjadikan rekomendasi BPK ini untuk kemajuan Kota Makassar,” singkat Danny Pomanto usai menerima LHP Semester II Tahun 2024 dari BPK.

Ia juga menyebutkan bahwa tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Selain itu, hal ini juga memperkuat implementasi program-program Pemerintah Kota Makassar agar tetap sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Jadi kemarin rekomendasi yang kita laksanakan itu mendongkrak PAD, kemudian jalannya program-program itu lebih kuat. Ketiga adalah menghindari hal-hal yang bisa menjadikan niat yang buruk,” tuturnya.

Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, dalam pidatonya menyatakan bahwa penyerahan LHP ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Selanjutnya BPK memberi kesempatan kepada pemda untuk secepatnya memperbaiki apa yang menjadi hasil pemeriksaan,” kata Amin Adab Bangun.

Melalui proses pemeriksaan ini, Amin Adab Bangun mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi yang tertera dalam LHP BPK.

“BPK juga mempunyai keinginan kuat untuk mendorong agar pimpinan satuan kerja dapat melaksanakan program/kegiatan taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.