Hari Keenam Retreat, Appi Ikuti Pembekalan Wapres Gibran di Magelang

RAKYAT.NEWS, MAGELANG – Pada hari keenam orientasi kepala daerah di Magelang, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima pembekalan materi dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, Rabu (26/2/2025).

Wakil Presiden Gibran memberikan materi tentang konsolidasi, sinkronisasi, dan akselerasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendukung program Asta Cita. Pembekalan dilaksanakan di Retret Akademi Militer (Akmil) Magelang pada pukul 10.00 WIB.

Munafri menganggap pertemuan dengan Wapres Gibran sebagai langkah penting dalam meningkatkan kerjasama antara pusat dan daerah.

“Suatu kehormatan dapat bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di Retret Akmil Magelang. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan dapat berjalan selaras dan efektif,” ujar Munafri.

Dia berharap kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan koordinasi yang baik, pembangunan di daerah dapat lebih merata dan berkelanjutan. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Pada hari kelima, Selasa (25/2/2025), Munafri menerima berbagai materi strategis terkait pembangunan daerah, peningkatan sumber daya manusia, dan upaya pemberantasan korupsi.

Salah satu sesi yang diikuti adalah pemaparan materi Asta Cita yang menekankan pentingnya pembangunan SDM, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.

Munafri juga dibekali dengan informasi tentang hilirisasi dan industrialisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi negara.

Pada hari keempat, Senin (24/2/2025), Munafri telah mengikuti rangkaian materi mulai dari visi-misi Presiden, sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, hingga reformasi birokrasi menjadi fokus utama.

“Ini bertujuan agar setiap daerah bergerak selaras dengan arah pembangunan nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif,” pungkasnya.(*)