RAKYAT.NEWS, MAKASSAR –  Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, retret kepemimpinan selama delapan hari di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Selama acara tersebut, narasumber memberikan informasi strategis mengenai tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang dianggap penting oleh Munafri untuk diterapkan di daerahnya.

Munafri menekankan bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan lokal merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

Salah satu hal yang dianggap penting oleh Munafri adalah pemahaman mengenai kebijakan nasional yang harus diterapkan secara efektif di tingkat daerah. Dia menyoroti bahwa masih banyak kebijakan pusat yang belum tersampai dengan baik di daerah-daerah.

“Banyak yang bisa kita bawa pulang. Paling pertama adalah materi-materi terhadap kebijakan nasional yang mungkin belum ter-deliver dengan baik. Ini yang kita diingatkan dari pemerintah pusat supaya yang menjadi kebijakan pusat ini bisa landing dengan baik di daerah,” kata Munafri di Lapangan Golf Borobudur, Jumat (28/2/2025)

Munafri menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan ini untuk memastikan bahwa program-program pemerintah pusat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama program-program yang menjangkau masyarakat rentan dan membantu pemulihan ekonomi.

“Bagaimana caranya, seperti apa, kapan dan sebagainya, terutama di dalam program-program yang pro rakyat yang memang pemerintah pusat saat ini membuat sebuah program yang tujuannya betul-betul semuanya dibawa ke kabupaten/kota/provinsi di Indonesia. Jadi sinkronisasi ini dan harmonisasi ini sangat penting,” ujarnya.

Meskipun durasinya hanya delapan hari, Munafri mengapresiasi materi yang disampaikan secara padat dan bermutu. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

“Waktunya sebenarnya tidak cukup kalau cuma 8 hari tetapi ini dipadatkan dan menurut saya, pemerintah ini sangat fokus dalam meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya,” terangnya.

Penciptaan lapangan kerja juga menjadi sorotan penting dalam retret tersebut. Munafri menekankan bahwa kebijakan pusat harus memiliki dampak positif bagi daerah, sehingga dapat mendorong pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

“Penciptaan lapangan kerja juga menjadi isu yang sangat kuat karena berbagai macam program didesain supaya melibatkan menjadi multiplier effect buat proses pembangunan di daerah,” jelasnya.

Dalam melaksanakan kebijakan, kepala daerah didorong untuk lebih mandiri dan kreatif. Munafri menegaskan bahwa daerah harus mampu memanfaatkan potensi lokalnya dan tidak tergantung secara terus-menerus pada dana pusat.

“Kita di daerah diminta untuk berkreasi, tidak harus selalu mengandalkan APBD, minta dana dari pusat, tapi harus mampu lebih kreatif untuk mendapatkan PAD yang maksimal,” tutupnya.

Penyederhanaan birokrasi juga dianggap sebagai langkah kunci dalam meningkatkan investasi di daerah. Munafri meyakini bahwa efisiensi birokrasi akan berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.