Belanja Modal mengalami koreksi paling besar, yakni menjadi Rp980,28 miliar atau turun 33,64 persen dibanding alokasi sebelumnya. Sementara itu, Belanja Tak Terduga hanya Rp10 miliar, merosot hingga 75 persen dari Rp40 miliar yang sebelumnya dianggarkan.

“Ini merupakan langkah rasionalisasi agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai kemampuan fiskal daerah,” tegas Munafri.

Meski ruang fiskal terbatas, Munafri memastikan APBD-P 2025 tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah. Beberapa di antaranya meliputi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk sarana, prasarana, kurikulum, dan tenaga pendidik. Selain itu, pengendalian inflasi serta perluasan kesempatan berusaha juga masuk dalam prioritas utama.

Program prioritas lain yang ditegaskan yaitu penguatan kapasitas aparatur dan agenda reformasi birokrasi, upaya promotif-preventif kesehatan serta perluasan perlindungan masyarakat miskin, hingga pemulihan ekonomi berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan fasilitas pemerintahan modern, serta perlindungan lingkungan hidup dengan fokus mitigasi perubahan iklim.

Wali Kota menekankan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menunda program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. “Dengan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, kita jadikan momentum pembahasan APBD Perubahan ini sebagai bukti komitmen terhadap kepentingan masyarakat Kota Makassar,” pungkasnya. (*)

YouTube player