RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD Kota Makassar resmi menyepakati dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (30/11/2025).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman. Hadir langsung dalam agenda strategis tersebut Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.

Turut hadir pula Sekretaris Daerah bersama jajaran kepala SKPD, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, serta Sekretaris DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba.

Rapat ini merupakan tahapan final setelah seluruh fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir mereka terhadap dokumen anggaran yang telah melewati proses pembahasan bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Dengan penetapan tersebut, maka pembahasan APBD 2026 resmi dinyatakan selesai dan siap memasuki tahap pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan, pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 4.695.138.820.000 atau Rp 4,6 triliun lebih, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp 5.175.138.820.000 atau Rp 5,17 triliun lebih, sehingga tercatat defisit sebesar Rp 480 miliar.

Defisit tersebut akan ditutupi melalui Pembiayaan Daerah dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 480 miliar tanpa pengeluaran pembiayaan, sehingga pembiayaan Neto juga berada pada angka yang sama, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun berjalan tercatat Rp 0.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penetapan APBD ini merupakan komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.