Dia menekankan bahwa digitalisasi menjadi standar minimal dalam pemerintahan modern dan tidak bisa ditawar-tawar.

“Kalau kita ikut alurnya seperti sekarang, digitalisasi tidak akan pernah maksimal. Harus dipaksa, karena tidak ada jalan lain,” tegasnya.

Appi melihat seluruh camat dan kepala SKPD sudah hadir pada High Level Meeting tersebut. Ia meminta agar seluruhnya mengikuti materi dengan serius karena banyak pengetahuan baru terkait digitalisasi akan dijelaskan oleh para ahli.

“Saya harap proses ini diikuti dengan baik. Banyak hal baru yang mungkin belum pernah terpikir oleh kita. Kita harus dorong digitalisasi secara menyeluruh agar pendapatan tidak menurun dan belanja tidak lagi tersendat,” pungkasnya.

Sedangkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, memastikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran pajak di lingkup Bapenda sudah berjalan jauh dan menunjukkan hasil yang signifikan.

Hal ini disampaikan menanggapi dorongan Wali Kota Makassar untuk mempercepat digitalisasi di seluruh OPD.

Menurutnya, pembayaran pajak secara online melalui aplikasi Pakinta telah menjadi salah satu lompatan paling nyata dalam transformasi layanan Bapenda.

“Kita sudah jalan, pembayaran pajak itu sekarang bisa dilakukan online melalui aplikasi PAKINTA,” ujarnya.

“Setiap tahun peningkatannya cukup signifikan, bahkan terakhir itu meningkat sekitar 400 persen penggunaan aplikasi online untuk membayar pajak,” tambah Asminullah.

Terkait apakah Bapenda menjadi salah satu OPD yang disebut oleh Bank Indonesia sebagai pengguna Kartu Kredit Indonesia (KKI), Asminullah menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian dari perbankan.

Asminullah menegaskan bahwa Bapenda berkomitmen memperluas digitalisasi ke seluruh jenis pajak daerah.

Ia menyebut Bapenda tengah mempersiapkan aplikasi yang lebih terpadu agar pembayaran pajak dapat dilakukan dalam satu ekosistem digital.

YouTube player