Aplikasi LONTARA+ Pemkot Makassar Catat 2.106 Aduan dalam Lima Bulan

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat transformasi layanan publik melalui platform digital terintegrasi LONTARA+, salah satu program unggulan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Dalam kurun waktu kurang dari lima bulan sejak peluncurannya, aplikasi ini mencatatkan ribuan aduan warga dan menunjukkan kecepatan respons birokrasi yang menjadi standar baru pelayanan publik kota.

Diluncurkan pada 27 Juli 2025, aplikasi LONTARA+ telah menerima 2.106 aduan per 11 Desember 2025. Mulai dari lampu jalan, persampahan, hingga drainase, seluruh laporan masuk melalui dashboard terpusat dan langsung terhubung ke perangkat daerah terkait.

Data menunjukkan bahwa hampir seluruh aduan direspons dalam waktu rata-rata di bawah dua menit, sebuah capaian yang menegaskan keseriusan Pemkot Makassar menghadirkan layanan cepat, transparan, dan terintegrasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menjelaskan bahwa pada bulan Desember saja telah masuk 392 laporan, sementara pada hari ini, 11 Desember, tercatat 16 aduan.

Roem memaparkan bahwa laporan terbanyak berkaitan dengan lampu jalan, yakni 491 aduan, disusul persampahan 276 aduan, dan drainase 266 aduan.

“Tiga perangkat daerah yang paling tinggi beban tindak lanjutnya adalah Dinas Perhubungan untuk lampu jalan, Kecamatan dan DLH untuk persampahan, serta Dinas PU untuk perbaikan drainase dan jalan rusak, termasuk layanan PDAM,” jelas Roem di Media Center Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (11/12/2025).

Meski volume aduan tinggi, respons cepat OPD dinilai memuaskan. Roem mengungkapkan bahwa Dinas Perhubungan rata-rata merespons aduan lampu jalan kurang dari dua menit, dengan penyelesaian sekitar tiga hari.

DLH mencatat respons awal 58 detik, sementara Diskominfo menjadi OPD dengan respons tercepat, yakni 41 detik dan penyelesaian layanan rata-rata 1 hari 17 menit 56 detik.

Sebagai platform layanan publik terpadu, LONTARA+ terhubung langsung dengan Makassar Virtual Economic Center (MarVec) di Gedung MGC, Diskominfo Makassar. Melalui command center tersebut, seluruh aduan dapat dipantau secara real-time, mulai dari penerimaan hingga penyelesaian laporan.

Aplikasi ini juga dirancang sebagai dasar pengembangan sistem operasi mobile berbasis Linux milik Pemkot Makassar, yang akan menjadi program flagship jangka panjang 2025–2030.

Hingga hari ini, LONTARA+ telah diunduh 42.391 pengguna, dengan Kecamatan Manggala menjadi wilayah tertinggi dengan 4.686 unduhan, serta Kelurahan Manggala sebagai wilayah registrasi terbanyak, 878 pengguna.

Sementara wilayah dengan unduhan terendah adalah Kepulauan Sangkarang, yakni 378 unduhan.

LONTARA+ tidak hanya menampung aduan layanan dasar, tetapi juga telah terintegrasi dengan Inspektorat Kota Makassar untuk laporan pungutan liar, indikasi korupsi, dan pelanggaran etika ASN.

“Untuk aduan pengawasan, pelapor dilindungi melalui sistem blower. Identitasnya tidak dapat dilihat karena langsung ditangani Inspektorat,” tegas Roem.

Ia menyampaikan bahwa pola aduan di Kecamatan Manggala sama seperti wilayah lainnya, tetap didominasi persoalan lampu jalan, persampahan, dan drainase. Menjelang musim hujan, Roem memastikan seluruh admin dan operator LONTARA+ tetap siaga penuh.

“Total ada 28 admin yang bekerja 24 jam di dua command center Balai Kota. UPT juga beroperasi tiga shift khusus memantau laporan banjir, genangan, dan isu kebencanaan,” jelasnya.

Menanggapi pertanyaan tentang proses distribusi aduan ke OPD, Roem memastikan bahwa mekanisme tersebut berlangsung sangat cepat.

“Distribusi awal ke OPD tidak sampai lima menit, bahkan rata-rata kurang dari dua menit,” ujarnya.

Saat ini Pemkot Makassar memiliki sekitar 358 aplikasi di berbagai SKPD yang berjalan terpisah. LONTARA+ dikembangkan sebagai wadah integrasi seluruh layanan agar lebih praktis dan mudah diakses warga.

Aplikasi ini kini tersedia di Play Store dan terus dikembangkan untuk menjadi pusat layanan publik berbasis digital bagi seluruh warga Makassar.

Ke depan, Diskominfo akan menggelar sosialisasi besar-besaran kepada RT/RW setelah pelantikan perangkat tersebut rampung pada akhir Desember.

“RT dan RW perlu memahami fitur aduan LONTARA+. Mereka akan menjadi perpanjangan tangan warga yang belum familiar dengan aplikasi, terutama terkait aduan infrastruktur dan layanan publik,” tutup Roem. (*)