RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka secara resmi acara Fasilitasi Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Dalam RPJMD 2025-2029 bagi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan.

Acara pembukaan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dilanjutkan dengan kegiatan internalisasi di Hotel Swiss Bellin Panakkukang Makassar, yang berlangsung dari 15 hingga 17 Desember 2025.

​Dalam sambutannya, Wagub Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya dokumen PJPK sebagai peta jalan yang menjadi arah kebijakan pembangunan kependudukan di daerah. Ia menyoroti baru lima Kabupaten/Kota di Sulsel yang telah menuntaskan penyusunan dokumen tersebut, yaitu Kota Makassar, Sidrap, Barru, Jeneponto, dan Pangkep.

​”Kita punya bonus demografi dan ini harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Dokumen PJPK ini penting sebagai peta jalan yang menjadi arah kebijakan pembangunan kependudukan selama 5 tahun ke depan. Baru ada 5 Kabupaten/Kota yang selesai, yang 19 belum. Siap selesaikan! Bangun komitmen dan kita seriusi hal ini,” tegas Wagub.

Beliau juga menambahkan bahwa daerah yang telah menyelesaikan PJPK diupayakan untuk mendapatkan insentif fiskal dari Kemendukbangga.

​Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin, melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari tahapan penyusunan dokumen PJPK. PJPK disusun sebagai penjabaran dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk mengadaptasi dinamika kependudukan.

IMG 20251216 WA0002

​”PJPK menjadi panduan untuk mencapai sasaran pembangunan kependudukan menuju Indonesia Emas 2045. Karenanya, internalisasi PJPK ini perlu diinternalisasi dalam RPJMD untuk membangun komitmen Pemda dalam mencapai tujuan, target, dan sasaran pembangunan kependudukan,” jelas Shodiqin.

​Deputi Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonafius Prasetyo, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kelima Pemerintah Daerah yang telah selesai menyusun dokumen PJPK. Ia menambahkan bahwa dokumen ini esensial bagi daerah dalam mendukung perwujudan Asta Cita Presiden.