Angka Indeks Pembangunan Manusia Makassar Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional

Tren peningkatan tersebut berlanjut pada 2023 dengan capaian 84,85 persen. Meski sempat mengalami penurunan pada 2024 menjadi 83,90 persen, kondisi itu tidak berlangsung lama. Pada 2025, IPM Makassar melonjak signifikan hingga mencapai 85,66 persen.

Dengan capaian tersebut, Makassar tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Selatan, tetapi juga mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Roem menjelaskan, capaian IPM Makassar ditopang oleh tiga pilar utama. Pertama, sektor kesehatan yang tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup, sebagai indikator membaiknya kualitas layanan kesehatan dan pola hidup masyarakat.

Kedua, sektor pendidikan yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas.

Ketiga, standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran per kapita, mencerminkan meningkatnya daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, guna mewujudkan Makassar sebagai kota maju, unggul, dan berdaya saing di tingkat nasional.

Roem menambahkan, peningkatan IPM tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, dukungan para pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong perbaikan pada tiga dimensi utama IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Lebih lanjut, sektor komunikasi dan informatika turut memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Makassar.

Melalui penguatan transformasi digital pemerintahan, Diskominfo mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Di Dinas Komunikasi dan Informatika, kami secara konsisten mendorong transformasi digital pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi yang inklusif,” kata Roem.