MAKASSAR – Langkah Pemerintah kota Makassar, menuju 100 persen Open Difecation Free (ODF), di seluruh wilayah Kota Makassar tengah di upayakan. Kelompok warga yang tidak mengakses jamban sehat keluarga menjadi penyebab stagnasi dan keterlambatan mencapai jamban sehat keluarga.

Baca Juga : Pimpin Upacara, Fatmawati Rusdi Tegaskan Pentingnya Koordinasi Lingkup Pemkot Makassar

Sekretaris Bappeda Kota Makassar Muh.Hamka, mengatakan pada rapat evaluasi program kota sehat, di kota Makassar Jumat, (5/8). Untuk mewujudkan 100% ODF lingkungan bersih dan sehat. Salah satunya dengan mengajak masyarakat Stop buang air besar sembarangan (BABS).

Hamka menilai, permasalahan ODF tidak bisa terselesaikan satu atau dua SKPD saja yang terlibat, di butuhkan semua keterlibatan baik unsur Pemerintah maupun swasta, untuk mengkordinir penanganan ODF.

“Support Bappeda sendiri yang pertama, kita dorong instansi SKPD terkait untuk menganggarkan kegiatan ODF.Makanya di buatkan daftar dari puskesmas, dan kita dorong ke setiap SKPD, 28 lokasi yang harus di fokuskan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Hamka menyampaikan, di rapat berikutnya akan memperluas lagi pertemuan dengan mengundang tingkat lurah, kecamatan, anggota forum CSR, sehingga harapan kita bersama seluruh stakeholder bisa terlibat sebab penanganan ODF ini tidak hanya bersifat fisik tapi juga ada yang non fisik.

Pola pikir masyarakat juga harus di rubah, dimana setiap lokasi punya karakter masing-masing masyarakatnya, misalnya lokasi di pulau dan pesisir.

Ketua Forum Kota Sehat Makassar, dr. Noer Bachry Noor mengungkapkan pada pertemuan dua pekan yang lalu, ada tujuh Kecamatan dan 28 Kelurahan yang secara presentasi masih 18,95% di kota Makassar yang belum ODF.

“Jadi ODF kita baru 78,15%, karena itu pertemuan bersama jajaran SKPD dan NGO, kali ini, lebih kepada arahan apa-apa saja, yang harus kita tangani. Berdasarkan informasi yang diterima, ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan,” tuturnya.

Setelah kita undang mereka mengatakan kasih dulu petunjuk apa-apa yang harus kita tangani supaya kita turun sudah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kami maka hari ini kami undang mereka dan telah di berikan secara rinci apa saja yang harus dibenahi untuk 28 Kelurahan itu.

“Insya Allah kita tuntaskan pekan kedua sesudah 17 Agustus, dengan tujuan Makassar 100% ODF, karena kita malu, tahun 2021 kita tidak dapat apa-apa, kita baru 78% ODF sehingga kalau tahun ini bisa 100 persen kita bisa meraih Wistara ke 6 kalinya,” tutupnya.

Sementara itu Sanitarian Dinas Kesehatan kota Makassar, Sulha Kuba menuturkan, program ODF ini perlu di lakukan pendataan kembali ke lokus-lokus yang masih belum ODF dan itu di tangani oleh SKPD terkait.

“Kalau Dinas Kesehatan sendiri memang tidak bisa, karena kesehatan itu hanya pada perubahan perilaku, jadi perlu dilakukan kolaborasi, seperti hari ini kita mengikuti rapat melibatkan CSR maupun NGO sehingga bisa mengambil peran, untuk meng-ODF kan kelurahan-kelurahan yang belum statusnya ODF,” jelasnya.

Salah satu permasalah adalah keterbatasan lahan, kondisi lahan dikota Makassar terbatas untuk membangun sarana sanitasi, kedua masyarakat urban, yang tinggal bukan di atas lahan milik sendiri, sehingga CSR dan NGO atau lembaga yang ingin membantu jadi kendala.

Bulan Oktober menjadi target untuk meg-ODF kan wilayah kota Makassar. Kalau anggaran sudah siap dan persyaratan untuk membangun sarana sudah sesuai, pasti target bisa capai.