RAKYAT NEWS, MAKASSAR – PT PLN (Persero) kembali menunjukan komitmennya dalam mewujudkan pelabuhan ramah lingkungan atau green port di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memasok aliran listrik dengan total daya terpasang sebesar 4,3 Mega Volt Ampere (MVA) kepada Makassar New Port. Makassar New Port akan menjadi penggerak roda ekonomi di Indonesia Timur yang berbasis energi ramah lingkungan dan bebas polusi. Pelabuhan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, pada Jumat (1/3/2024).

Manager Teknik Terminal Petikemas New Makassar, Rachmadhani mengapresiasi layanan prima dari PLN.

“Terima kasih kepada PLN yang sudah memberikan layanan yang baik dan tanggap dalam berkoordinasi untuk memastikan penyediaan listrik di Makassar New Port,” ungkapnya.

Diketahui pada lokasi yang berbeda, PLN juga telah melayani Terminal Petikemas New Makassar, Sulawesi Selatan terbukti berhasil mewujudkan gerbang Indonesia Timur itu menjadi pelabuhan ramah lingkungan atau green port. Program layanan kelistrikan untuk kapal sandar atau electrifying marine dan bekerja sama dengan PT Pelindo (Persero) pada tahun 2018 tersebut juga mampu menurunkan biaya operasional Terminal Petikemas New Makassar hingga 61,97 % per tahun.

Terminal Head Petikemas New Makassar, Muhammad Syukur memaparkan setelah menggunakan listrik, biaya operasional yang dikeluarkan menurun drastis. Jika menggunakan mesin diesel biaya operasional mencapai Rp 23,4 miliar per tahun, maka menggunakan listrik hanya Rp 8,9 miliar per tahun.

Tidak hanya membantu menghemat dan memudahkan operasional, dengan menggunakan listrik juga dapat turut serta dalam program green port untuk mengurangi emisi gas buang di Pelabuhan.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Moch. Andy Adchaminoerdin menjelaskan, upaya elektrifikasi Makassar New Port dan Terminal Petikemas New Makassar merupakan wujud komitmen PLN mendukung produktivitas aktivitas pelabuhan dan mewujudkan green port yang dicanangkan oleh pemerintah.