Pjs Arwin Azis Hadiri FGD Kejati Sulsel, Bahas Strategi Percepatan Investasi untuk Ekonomi Sulsel

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, turut hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi di Sulsel yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel di Hyatt Place, Senin, 11 November 2024.

Acara ini bertujuan menggalang komitmen antar pemangku kebijakan untuk mendorong investasi yang dapat mendongkrak perekonomian Sulsel.

FGD tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh sebagai narasumber, antara lain Guru Besar Hukum Unhas Prof Aminuddin Ilmar, Guru Besar Ekonomi Unhas Marsuki DEA, dan Dr. Hendrian.

Melalui sambungan daring, hadir pula Pj Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakhrulloh, serta sejumlah pejabat penting Forkopimda Sulsel, termasuk Kanwil ATR/BPN Sulsel, para Wali Kota, Pj Wali Kota, Bupati, dan Pj Bupati se-Sulsel yang hadir secara langsung.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Agus Salim, menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran para undangan yang menunjukkan komitmen kuat untuk percepatan investasi di Sulsel.

Ia mengungkapkan, inspirasinya menggelar diskusi ini muncul dari pengalamannya sebagai Kejati di Sulawesi Tengah, di mana provinsi tersebut menjadi salah satu wilayah dengan investasi terbesar di Indonesia.

Agus melihat potensi yang sama di Sulsel, meski masih dihadapkan pada tantangan, termasuk ego sektoral yang menghambat kelancaran berbagai proyek infrastruktur.

Agus pun menyarankan agar dibentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk percepatan investasi di Sulsel, sebagaimana diamanatkan dalam Kepres Nomor 11 Tahun 2021.

Ia meyakini bahwa keberadaan satgas ini akan mampu menembus berbagai hambatan yang selama ini menghalangi masuknya investasi dan mendorong kolaborasi antarlembaga.

“Saya yakin dengan adanya satgas percepatan investasi ini, semua hambatan akan dapat diterobos,” ucap Agus.

FGD juga membahas arahan Presiden yang menjadi fokus utama dalam penegakan hukum ke depan, termasuk ketahanan pangan yang beririsan dengan program peningkatan gizi masyarakat serta energi terbarukan, di mana subsidi BBM dinilai masih sering tidak tepat sasaran.