Pemkot Makassar Percepat Digitalisasi Transaksi, Berlakukan QRIS di Pasar, Terminal dan PDAM

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi meluncurkan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di sektor pelayanan publik, termasuk pasar tradisional, terminal, dan pembayaran air bersih PDAM.

Peluncuran ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat transformasi digital dan memperkuat tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Wali Kota Makassar, , menyampaikan bahwa penggunaan QRIS adalah strategi penting untuk menciptakan sistem transaksi yang modern, seraya mendorong masyarakat agar semakin terbiasa dengan ekosistem digital.

“Mulai hari ini, pembayaran karcis di terminal, belanja di pasar, dan pembayaran PDAM sudah bisa dilakukan dengan QRIS,” ujar Munafri dalam peluncuran yang berlangsung di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, Senin (28/7).

Acara ini diinisiasi oleh tiga BUMD: PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM Kota Makassar. Hadir dalam peluncuran ini Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, Sekretaris Daerah Zulkifly Nanda, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, serta Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika.

Munafri menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar gaya hidup, tetapi kebutuhan. Ia mendorong warga untuk memanfaatkan teknologi guna mendukung kemudahan dan ketepatan transaksi.

“Dengan QRIS, kita tidak perlu lagi membawa uang tunai atau menerima kembalian berupa permen. Harga transaksi menjadi presisi, tanpa pembulatan,” terangnya.

Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, sistem ini juga menawarkan keuntungan berupa pencatatan otomatis yang memudahkan pelaporan keuangan secara rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Munafri, hal ini turut menghilangkan celah manipulasi angka dalam setiap transaksi.

“Digitalisasi akan menutup peluang permainan angka. Semua tercatat, bisa ditelusuri, dan diawasi. Ini penting untuk memperkuat akuntabilitas,” tegasnya.

Munafri juga menyoroti persoalan kepatuhan retribusi kendaraan yang baru mencapai sekitar 40%. Oleh karena itu, sistem pembayaran digital melalui QRIS dipandang sebagai alat untuk menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Selama masih pakai uang tunai, potensi selisih dan laporan yang tidak sesuai akan terus terjadi. QRIS merekam setiap transaksi, dan tidak bisa dimanipulasi,” ujarnya.

Untuk mempercepat adopsi QRIS, Pemkot Makassar akan menggelar kampanye masif dan memberikan insentif bagi pasar atau terminal dengan tingkat penggunaan tertinggi. Upaya ini ditujukan agar para pedagang dan masyarakat terbiasa serta memahami manfaat dari digitalisasi.

“Program ini tidak boleh berhenti di seremoni. Setelah ini, kita harus evaluasi apa yang masih kurang, dan segera perbaiki. Jangan hanya dipajang, tetapi benar-benar digunakan,” tandasnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparat pemerintah hingga warga, untuk menggunakan gawai secara optimal sebagai alat transaksi, bukan hanya untuk media sosial.

“Teknologi tidak akan menunggu kita. Kita yang harus bergerak menyesuaikan. Kalau makin banyak orang belanja dengan QRIS, dampaknya akan besar untuk perputaran ekonomi lokal,” ucapnya.

Pemkot Makassar menargetkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengintegrasikan pembayaran digital dalam setiap layanan. Dengan langkah ini, diharapkan pendapatan daerah meningkat, kebocoran ditekan, dan administrasi keuangan menjadi lebih transparan dan terukur.

“Kita sudah sepakat hari ini. Kalau di kemudian hari masih ada selisih-selisih keuangan, berarti kita tidak komitmen. Transformasi digital bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja,” tegas Munafri.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif yang diambil oleh PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM dalam memperluas penggunaan QRIS di sektor pelayanan publik.

“Saya sangat mendukung langkah ini sebagai bagian dari membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan,” katanya.

Menurut Aliyah, penerapan QRIS di pasar dan terminal tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan rasa aman bagi pedagang maupun pengguna jasa.

“Ini adalah contoh konkret bagaimana transformasi digital bisa langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan yang mendesak agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, modern, dan akurat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wirnanda, yang turut hadir, menyatakan bahwa digitalisasi transaksi melalui QRIS kini menjadi kebutuhan, bukan pilihan.

“Sekarang bahkan bayar PDAM bisa pakai QRIS, termasuk saat saya di masjid setelah salat. Artinya, digitalisasi sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari,” ungkap Rizki.

Ia menyebut pertumbuhan penggunaan QRIS terus meningkat. Secara nasional, nilai transaksi telah menembus Rp570 triliun dengan pertumbuhan 120%. Di Sulawesi Selatan, pengguna QRIS mencapai 1,3 juta orang dengan total transaksi sekitar Rp6 triliun.

Menurutnya, restoran atau pelaku usaha yang belum menyediakan QRIS sudah tertinggal. Bahkan, kuliner khas Makassar seperti pallu basa pun sudah seharusnya menyediakan opsi pembayaran digital.

“Kalau ingin Makassar jadi kota digital, maka semua toko, pasar, sampai kuliner harus diarahkan – bahkan dipaksa – untuk gunakan QRIS. Ini bukan untuk mempersulit, tapi mendorong perubahan,” tegasnya.

Rizki juga mengapresiasi langkah Pemkot Makassar dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari wisata, perbelanjaan, hingga parkir.

“Terima kasih kepada Pemkot Makassar yang serius dalam memulai gerakan ini. Semoga komitmen ini terus berlanjut hingga semua sektor sepenuhnya menerapkan transaksi non-tunai,” pungkasnya. (*)