Pemprov Sulsel Redistribusi Nakes Demi Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan RS

RAKYAT NEWS, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan redistribusi tenaga kesehatan (nakes) sebanyak lebih dari 800 orang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di rumah sakit yang berada di bawah naungan Pemprov Sulsel.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Dr. Ishaq Iskandar, menegaskan bahwa langkah ini bukan pengurangan tenaga, melainkan penyesuaian yang dilakukan secara matang berdasarkan analisis kebutuhan riil agar layanan kesehatan dapat lebih merata dan maksimal bagi masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan, pada Jumat, 29 Agustus 2025 di Makassar. Dia menegaskan bahwa redistribusi ini sudah melalui pertimbangan matang dari berbagai sektor, khususnya sektor rasio pelayanan dari analisis Biro Organisasi Pemprov Sulsel.

“Jadi sudah dianalisis anjabnya (analisis jabatannya) termasuk rasio layanan. Ini berujung pada efektifitas dan efisiensi di masing masing RS sehingga layanan lebih maksimal,” ujar dr Ishaq.

Satu hal, lanjutnya, RS Lamappapenning yang menjadi RS regional di wilayah Bone Wajo Soppeng menjadi RS yang mendapat SDM (Sumber Daya Manusia) untuk memaksimalkan layanan.

“Jadi redistribusi ini ada pemerataan layanan kesehatan jadinya. Kebijakan Ini semata mata untuk kepentingan masyarakat,” ujar nya.

Redistribusi ini bukanlah pengurangan tenaga kesehatan, tetapi penyesuaian dengan kebutuhan riil rumah sakit dan pemerataan beban kerja.

“Dengan redistribusi ini, ada pemerataan layanan kesehatan. Tenaga yang berlebih di satu unit dialihkan ke unit lain yang membutuhkan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan lebih dekat dan merata,” kata dr Ishaq.

Selain rumah sakit, tenaga kesehatan juga diarahkan untuk memperkuat klinik-klinik kesehatan Pemprov Sulsel di berbagai OPD, sesuai dengan program kerja Gubernur Sulsel untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan.

Dr Ishaq memastikan redistribusi SDM dilakukan secara hati-hati dan strategis tanpa mengorbankan kualitas layanan kesehatan. Justru dengan langkah ini, tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada layanan prioritas dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.