Makassar Perkuat Ekonomi Kerakyatan Lewat Koperasi Merah Putih di 153 Kelurahan
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Penguatan ekonomi berbasis koperasi di Kota Makassar terus menunjukkan hasil konkret. Program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dicanangkan pemerintah pusat kini telah hadir di seluruh 153 kelurahan, termasuk wilayah kepulauan, dengan status hukum resmi dan akta notaris yang lengkap.
Capaian ini disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat mendampingi Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI Arif Rahman Hakim dalam Rapat Koordinasi Regional Operasionalisasi dan Pengembangan Kopdes Merah Putih, yang digelar di Kantor Pertamina, Jalan Garuda, Selasa (23/9/2025).
“Progres perjalanan Koperasi Merah Putih di Kota Makassar Alhamdulillah berjalan sangat baik dan mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat,” ujar Munafri.
Ia menegaskan, program strategis nasional ini merupakan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemerataan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
“Kami berharap kehadiran koperasi merah putih ini memberi dampak yang sangat baik bagi masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.
Munafri meminta dukungan penuh dari Kementerian Koperasi agar pendampingan dan arahan tetap berlanjut.
“Kami sangat berharap bimbingan dari Bapak Sekretaris Menteri Koperasi agar Koperasi Merah Putih di Kota Makassar berjalan sesuai harapan dan benar-benar memberi warna pada perekonomian kota,” katanya.
Pada kesempatan itu, Munafri juga menyoroti posisi strategis Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Timur Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, ia menekankan ambisi menjadikan Makassar bukan hanya pintu gerbang, tetapi juga ruang tamu Indonesia Timur.
“Kami bercita-cita Makassar bukan hanya pintu gerbang, tetapi ruang tamu Indonesia Timur. Orang datang ke Makassar bukan sekadar transit, tetapi tinggal lebih lama, menikmati kota ini,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkot Makassar terus memperkuat infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, agar Makassar siap menjadi pusat layanan (service city) yang memudahkan masyarakat dari Papua, Maluku, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara beraktivitas tanpa harus ke Jakarta.

Tinggalkan Balasan