APBD 2026 Resmi Disahkan, Pemkot Makassar Fokus Program Prioritas Berbasis Kebutuhan Masyarakat

“Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penetapan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar, untuk tahun 2026,” jelasnya.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa pelaksanaan program yang tercantum dalam APBD 2026 akan lebih fokus pada kebutuhan riil masyarakat yang dampaknya dapat dirasakan langsung hingga ke tingkat lapangan, terutama masyarakat yang berada di wilayah kepulauan.

“Anggaran 2026 fokus program yang benar-benar bisa langsung turun dirasakan oleh masyarakat, terutama warga di Pulau. Aspirasi masyarakat yang kami serap, itu yang akan kami bawa kembali dalam penyusunan program tahun 2026,” ujarnya.

Munafri juga mengakui adanya potensi SiLPA pada pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Menurutnya, hal tersebut terjadi akibat efisiensi serta sejumlah program yang belum terlaksana secara maksimal.

“Pasti ada potensi SiLPA. Kemarin sejak awal ada efisiensi, dan tentu saja tidak semua bisa terlaksana maksimal. Jadi kemungkinan ada SiLPA,” jelasnya.

Ia memastikan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya akan menjadi bahan utama dalam penyusunan dan perbaikan tata kelola pelaksanaan program pada tahun 2026, utamanya terkait peningkatan realisasi anggaran.

Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas kolaborasi yang terjalin dalam perumusan APBD 2026, meski melalui proses pembahasan yang dinamis.

“Hari ini kita membuktikan, ketika rakyat menjadi tujuannya, perbedaan justru menjadi kekuatan. Dan APBD 2026 bisa kita tetapkan tepat waktu sesuai amanat regulasi,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa setiap angka dalam APBD memiliki makna dan tanggung jawab yang besar bagi masyarakat.

Disebutkan, “Setiap angka dalam APBD ini adalah nafas untuk pendidikan, denyut untuk kesehatan, tenaga untuk infrastruktur, dan harapan bagi keluarga yang masih berjuang keluar dari kemiskinan.”