Pemkot Makassar Siapkan Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

“Ini penting karena medan dan cuaca di sana sering menjadi kendala bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan,” jelasnya.

Saat ini, dua lokasi yang dapat segera dioptimalkan sebagai pusat pendidikan berbasis Sekolah Rakyat, yakni bekas Badan Diklat milik Pemerintah Provinsi Sulsel dan fasilitas milik Kementerian Sosial di Salodong, Biringkanaya.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mendukung program nasional Sekolah Rakyat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menanggapi rencana Pemkot Makassar yang ingin memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah pulau-pulau, Ismu menilai hal itu menunjukkan perhatian serius terhadap anak-anak di kawasan kepulauan.

Namun, ia menegaskan bahwa konsep tersebut tetap berada dalam domain kebijakan pemerintah pusat.

“Itu bentuk keinginan Pak Wali dari Pemerintah Kota yang sangat memberi perhatian kepada anak-anak di pulau. Tapi, sekali lagi, ranahnya memang di pemerintah pusat dan Kota,” jelasnya.

Ombudsman berharap sinergi yang telah terbangun antara pemerintah pusat, Pemkot Makassar, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan program Sekolah Rakyat berjalan efektif, sekaligus mendorong pelayanan publik di Kota Makassar semakin berkualitas dari tahun ke tahun.

Ismu menjelaskan, kunjungan tersebut memiliki dua agenda utama. Pertama, Ombudsman melakukan kajian pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.

Fokus kajian diarahkan pada hubungan kewenangan antara pemerintah kota dan pemerintah pusat, termasuk identifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program.

“Tujuannya adalah memastikan program nasional ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan. Kami melihat bagaimana respons Pemkot Makassar dalam menyiapkan dukungan, termasuk identifikasi tantangan di lapangan,” kata Ismu, usai pertemuan dengan Wali Kota Munafri Arifuddin.