BBPOM Makassar Intensifkan Pengawasan Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar mengintensifkan pengawasan pangan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 guna memastikan keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat.

Kepala BBPOM di Makassar, Yosef, mengatakan bahwa momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) identik dengan meningkatnya konsumsi pangan, sehingga perlu pengawasan lebih ketat untuk melindungi kesehatan masyarakat.

“Pengawasan keamanan pangan oleh BPOM tidak hanya dilakukan pada hari besar keagamaan seperti Ramadan, Idulfitri, maupun Natal dan Tahun Baru. Pengawasan rutin tetap kami lakukan di tingkat produksi, distribusi, ritel modern, ritel tradisional, hingga pembuat parcel. Namun pada hari besar keagamaan, kegiatan tersebut kami tingkatkan melalui Intensifikasi Pengawasan Pangan di wilayah kerja BBPOM di Makassar,” ujar Yosef.

Dalam pelaksanaannya, BBPOM di Makassar melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan, serta memberdayakan Gerakan Pramuka melalui Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM) di tingkat Kwartir Cabang.

“Hari ini saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ibu Nursaidah Sirajuddin, dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Ibu Evy Aprialti, melakukan pengawasan terpadu. Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam mengawal keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat,” lanjut Yosef.

Hingga 19 Desember 2025, kegiatan Intensifikasi Pengawasan (Inwas) Nataru telah dilaksanakan di sejumlah wilayah kerja BBPOM di Makassar, meliputi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Bulukumba.

Pemeriksaan dilakukan terhadap sarana distribusi pangan, seperti distributor, ritel modern, ritel tradisional, serta pelaku usaha pembuat parcel.

Dari total 40 sarana yang diperiksa, sebanyak 23 sarana atau 57,5 persen dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK), sementara 17 sarana atau 42,5 persen Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).