Ketua TP PKK Makassar Tekankan Pentingnya Pendidikan dan Perlindungan Anak Disabilitas

RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menekankan pentingnya pendidikan dan perlindungan untuk anak-anak disabilitas di Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Indira kepada sejumlah komunitas orang tua dan pendidik anak disabilitas melalui kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) bertajuk ‘Advokasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Disabilitas’ di Hotel Arthama, Senin (12/08/2024).

Indira merefleksi, bahwa setiap anak adalah amanah, pendidikan dan masa depannya yang harus direncanakan sejak sebelum hingga kelahirannya. Baik anak yang lahir sempurna maupun yang memerlukan kebutuhan khusus.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya memberikan perhatian khusus pada semua anak, termasuk anak-anak disabilitas, dengan menyediakan fasilitas sekolah dan sarana prasarana yang memadai.

Tidak sampai disitu, Makassar sebagai Kota Inklusif bagi anak disabilitas juga mulai menerapkan program sekolah inklusif di sejumlah sekolah mulai di semua jenjang pendidikan.

Pada kegiatan ini, Indira meminta para orang tua dan guru memaksimalkan program sekolah inklusif yang telah ada. Sekolah inklusif harus tahu bagaimana memenuhi kebutuhan pendidikan siswa-siswanya.

“Sekolah inklusif yang ada sekarang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk bergabung dengan anak-anak normal, dan ini tentunya memerlukan pendidikan yang lebih ekstra,” ujar Indira.

Indira juga menekankan bahwa meskipun anak berkebutuhan khusus, jika orang tua dapat memahami dan mendampingi anak-anaknya, mereka tetap dapat berprestasi.

“Walaupun dia anak yang berkebutuhan khusus, kalau orang tua bisa memahami dan membawa anaknya anak-anaknya, merencanakan pendidikan anaknya dengan baik, mereka bisa berprestasi,” katanya.

Indira pun mengapresiasi kegiatan in. Ia berharap, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dinas Pendidikan dapat menjadi jembatan dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas.