Tinjau IPAL Losari, Appi dan Dirjen Cipta Karya Dorong Perluasan Layanan dan Kepastian Hukum Operasional

“Kami percaya dengan komitmen yang ada dari PDAM dan dukungan penuh dari Pemkot Makassar, IPAL Losari akan menjadi contoh pengelolaan sanitasi yang berhasil di Indonesia,” ujarnya.

Dewi menyebutkan bahwa hingga saat ini, IPAL Losari baru mencatat 489 sambungan rumah dari target awal sebanyak 14.000 sambungan. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya percepatan realisasi sambungan agar investasi infrastruktur yang besar ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“IPAL ini bukan hanya soal infrastruktur. Ini adalah bentuk nyata dari upaya menjaga lingkungan, kualitas air tanah, dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Dewi juga menggarisbawahi pentingnya pembentukan regulasi dan skema tarif yang jelas untuk mendukung efisiensi operasional. Ia menyebut bahwa biaya operasional IPAL Losari bisa mencapai Rp3 miliar per tahun, sehingga harus ada pembiayaan berkelanjutan, baik dari APBD maupun tarif layanan yang wajar dari pengguna, baik individu maupun sektor komersial.

“Operasional IPAL memerlukan biaya besar, sehingga harus didukung dengan skema pembiayaan yang realistis dan regulasi yang kuat,” tambahnya.

IPAL Losari sendiri dibangun pada 2019 hingga 2023 dan telah diresmikan pada 2024. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan 16.000 meter kubik limbah per hari, dengan jaringan perpipaan sepanjang 96 kilometer dan mampu melayani hingga 41.000 kepala keluarga.

Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad, yang turut hadir dalam peninjauan, menyampaikan komitmen penuh lembaganya dalam mengelola IPAL Losari secara profesional. Ia mengungkapkan bahwa pengoperasian IPAL selama dua tahun terakhir telah berjalan baik, meskipun masih menghadapi tantangan hukum dan administratif.

“Kami berharap kunjungan ini menjadi titik terang agar ke depan ada kepastian hukum yang mendukung kelancaran operasional,” kata Hamzah.

Ia menyebutkan bahwa PDAM telah mengalokasikan anggaran operasional sebesar Rp9 miliar selama tiga tahun terakhir. Namun, tanpa dasar hukum yang jelas, pengeluaran tersebut sering menjadi sorotan dalam audit internal.