Pemkot Makassar Terima PSU Senilai Rp168 Miliar dari Tujuh Pengembang Perumahan

“Kita ingin ada ruang-ruang terbuka yang bisa digunakan anak-anak bermain, serta fasilitas umum yang mendukung kehidupan warga. Ini penting untuk membangun lingkungan perumahan yang sehat dan berkualitas,” ucapnya.

Appi juga menyampaikan apresiasi kepada para pengembang yang telah menyerahkan PSU secara resmi kepada Pemerintah Kota Makassar. Ia berharap proses serupa dapat terus berlanjut di kawasan lain sehingga penataan kota dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Harapan kita proses seperti ini terus kita lakukan, tujuannya agar pembenahan jalan dan infrastruktur lain terus kita benahi. Dengan kepemilikan PSU yang sah, pemerintah bisa bertindak lebih cepat dan tepat dalam melakukan perbaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Muhyiddin, menegaskan bahwa penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah kota bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan serta pengelolaan fasilitas umum di lingkungan perumahan.

“Termasuk juga untuk melindungi aset Pemerintah Kota Makassar agar PSU dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat kota Makassar,” jelasnya.

Muhyiddin menambahkan bahwa sejak tahun 2017, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan penyelamatan aset PSU. Dalam pelaksanaannya, Disperkim Kota Makassar berkoordinasi dengan Tim Monitoring, Kejaksaan Negeri Makassar, serta Kantor Pertanahan Kota Makassar.

“Langkah lainnya yang kami lakukan mencakup monitoring dan evaluasi lapangan, serta pemasangan spanduk pemberitahuan di lokasi-lokasi perumahan. Ini untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan transparan dan akuntabel,” paparnya.

Dari data yang diperoleh, hingga tahun 2025, total PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar mencapai 2.222.060 meter persegi dengan nilai total aset sebesar Rp5.646.714.620.620 atau lebih dari Rp5,6 triliun. Jumlah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengelola dan menyelamatkan aset-aset publik di sektor permukiman.