Ia juga menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah fondasi utama dari pencapaian opini WTP.

Tata kelola yang baik, lanjutnya mencerminkan proses administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel.

“Sering saya sampaikan kepada seluruh jajaran di pemerintah kota, jangan hanya berpikir tentang opini WTP sebagai tujuan akhir. Yang utama adalah bagaimana kita menjalankan sistem tata kelola dengan benar. Kalau itu dilakukan, maka opini WTP akan mengikuti,” jelasnya.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, Ia juga mengapresiasi kerja sama lintas sektor, khususnya dukungan dari DPRD Kota Makassar serta Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham yang turut aktif mendukung sistem pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Munafri kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen yang berperan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, serta kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bekerjasama .

“Kami berterima kasih atas kolaborasi yang sudah terbangun, khususnya dengan DPRD. Tanpa kerja sama dan dukungan dari semua pihak, tentu tidak mudah bagi kita membangun tata kelola yang baik seperti sekarang,” ujarnya.

Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu menegaskan bahwa opini WTP yang diberikan kepada pemerintah daerah atas laporan keuangan bukanlah bentuk penghargaan semata, melainkan cerminan atas kepatuhan terhadap empat standar utama pemeriksaan keuangan negara.

“WTP merujuk pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” jelas Kepala BPK dalam sambutannya pada forum bersama kepala daerah.

Ia menyebutkan bahwa BPK melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan interim hingga pemeriksaan terinci, guna memastikan laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel.

YouTube player