RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi strategis yang disampaikan DPRD Kota Makassar terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Appi, sapaan akrab Munafri, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Makassar, Selasa (27/5/2025).

Rapat paripurna digelar untuk membahas hasil evaluasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD atas kinerja Pemerintah Kota sepanjang tahun 2024.

Dalam forum tersebut, Appi mengapresiasi masukan DPRD dan menyebut rekomendasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Baca Juga:
Pemkot Makassar Raih Opini WTP ke-9, Wali Kota Appi Beri Apresiasi
Pemkot Makassar Gandeng Google, Wujudkan Transformasi Pendidikan Digital
Pemkot Makassar Terima PSU Senilai Rp168 Miliar dari Tujuh Pengembang Perumahan

“Catatan strategis dari DPRD akan kami gunakan untuk memperkuat perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan ke depan,” kata Appi.

Ia menegaskan, rekomendasi DPRD mencerminkan perhatian legislatif terhadap peningkatan kualitas pemerintahan dan sejalan dengan visi Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Appi juga menyebutkan, pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui kebijakan konkret, yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan, peraturan daerah, dan peraturan wali kota.

Di sisi lain, Ketua Pansus LKPJ DPRD Makassar, Hartono, menyampaikan sejumlah catatan kritis, termasuk ketidakhadiran sejumlah kepala perangkat daerah dalam proses pembahasan LKPJ.

“Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah telah menghambat klarifikasi data dan efektivitas forum. Sanksi administratif perlu diberikan agar etika pemerintahan tetap terjaga,” kata Hartono.

Pansus juga menilai laporan kinerja perangkat daerah masih minim dalam menjabarkan output, outcome, dan pencapaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian kinerja di bawah 50 persen pada beberapa instansi, seperti Dinas Pertanahan, menjadi perhatian serius DPRD.

Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti keterlambatan penyampaian LKPJ yang baru diterima pada Maret 2025, melewati batas waktu hingga 35 hari.

Meski demikian, Hartono memastikan Pansus tetap menyelesaikan pembahasan secara intensif untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan konstruktif.

YouTube player