Wali Kota Makassar Dorong Reformasi Manajerial dan Digitalisasi di PT BPR Perseroda

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan perlunya perbaikan manajerial dan penguatan kinerja di tubuh PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Makassar Perseroda.

Hal tersebut disampaikan Munafri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (28/7/2025).

Dalam arahannya, Munafri mengingatkan pentingnya BPR sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis semata, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ke depan, saya berharap BPR dapat meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” ujar Munafri.

Menurutnya, BPR harus mampu menjalankan fungsi strategisnya sebagai instrumen keuangan daerah yang sehat, adaptif, dan kontributif.

“Atas nama pemerintah kota, saya berharap perusahaan ini bukan hanya berjalan sebagai perusahaan semata,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa BPR wajib memberikan manfaat riil bagi keuangan daerah.

“BPR harus berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan pemerintah kota sesuai dengan tujuan awal pembentukannya,” lanjut Munafri.

Wali Kota juga menyoroti beberapa aspek krusial yang harus menjadi perhatian jajaran direksi, di antaranya penyempurnaan struktur organisasi, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta akselerasi inovasi digital.

“Hal ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai pemegang saham,” kata Munafri, merujuk pada belum optimalnya struktur direksi dan dewan pengawas yang berdampak pada kinerja perusahaan.

Ia menegaskan bahwa pengembangan SDM tidak boleh diabaikan. Menurutnya, jika aspek ini tidak segera ditangani, maka bisa menjadi persoalan serius di masa mendatang.

“Direksi juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi agar tidak tertinggal,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Munafri meminta manajemen untuk segera menyusun strategi konkret yang dapat meningkatkan kapasitas perusahaan.

“Saya berharap edukasi ini bisa menjadi pijakan untuk memperbaiki semua hal yang disebutkan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan kapasitasnya sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” tutup Munafri.

Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Kota Makassar Perseroda, Ir. Qurani Masiga, memaparkan laporan pertanggungjawaban kinerja perusahaan untuk tahun buku 2024. Dalam laporannya, Qurani menyampaikan bahwa total aset perusahaan mencapai Rp25,947 miliar atau 199,9% dari target Rencana Kerja Perusahaan (RKP) sebesar Rp23,738 miliar.

“Pada rapat hari ini, kami melaporkan pertanggungjawaban yang telah diaudit, sekaligus menyampaikan usulan-usulan strategis terkait pengelolaan perusahaan dan kebijakan pemegang saham,” kata Qurani.

Ia menjelaskan bahwa dari sisi pendapatan, PT BPR mencatatkan pendapatan operasional sebesar Rp3,234 miliar, sementara beban operasional mencapai Rp3,8 miliar—lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal sebesar Rp2,5 miliar.

“Laba buku tahun 2024 tercatat sebesar Rp225 juta. Ini menjadi dasar untuk pembahasan penggunaan laba bersih setelah pajak,” ujarnya.

Dalam RUPS tersebut juga dibahas rencana penyempurnaan struktur direksi dan dewan pengawas, menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2024. Selain itu, agenda rapat juga mencakup evaluasi terhadap penghasilan jajaran manajemen perusahaan.

Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Wali Kota Makassar selaku pimpinan pemegang saham, tim ahli Wali Kota, Hudli Huduri, dan Dara Nasution. (*)