RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menggelar Sosialisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLP) di Hotel Novotel Makassar, Kamis (9/10/2025).

Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah untuk Integrasi Layanan Publik pada Makassar Super Apps.”

Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muhammad Roem, dalam sambutannya menekankan pentingnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki operator khusus yang menangani urusan digitalisasi.

“Saya selalu minta kepada kepala OPD, bapak dan ibu sekalian, agar menetapkan operator atau orang yang menangani soal digitalisasi atau produk digital di OPD,” ujarnya.

Menurutnya, setiap produk dan kebijakan saling berkaitan satu sama lain. “Satu produk atau satu kebijakan pasti terkait dengan kebijakan lain, seperti SPLP yang kita bahas hari ini,” tambahnya.

Roem menjelaskan bahwa forum ini diharapkan menjadi wadah bagi seluruh OPD untuk menyatukan arah dan memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan layanan digital. “Forum ini diharapkan membangun sinergi dan komitmen bersama untuk memperkuat interoperabilitas sistem serta menyatukan standar data,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pengembangan Lontara Plus sebagai wajah pelayanan publik digital Kota Makassar yang modern dan inklusif.

Dalam kesempatan yang sama, Roem turut membahas perkembangan Lontara Plus, khususnya dalam hal penanganan pengaduan masyarakat. Ia menegaskan perlunya respons cepat dan tuntas terhadap setiap laporan warga.

“Setiap aduan masyarakat harus direspons maksimal, mulai dari admin hingga penanganan di lapangan,” tegasnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan Sekretaris Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Sultan Rakib, sebagai narasumber yang membagikan pandangannya terkait penguatan sistem layanan digital daerah.

Melalui pertemuan ini, Kominfo Makassar berharap dapat terus membangun kolaborasi antar-OPD guna mewujudkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan bagi masyarakat Kota Makassar. (*)