Pemkot Makassar Gandeng Densus 88, Cegah Radikalisme di Dunia Digital

“Langkah kami fokus pada pencegahan, melalui sosialisasi, himbauan, ceramah di sekolah maupun dinas, serta kegiatan untuk eks-napiter di Kota Makassar,” tuturnya.

Agung NM mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 135 eks-narapidana terorisme di Sulawesi Selatan, dan sekitar 90 persen di antaranya berdomisili di Kota Makassar.

Para eks-napiter tersebut kini berada di bawah pembinaan Yayasan Rumah Moderasi Makassar, sebuah wadah rehabilitasi sosial dan ekonomi yang didirikan bersama berbagai pihak.

“Di situ juga ada Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel yang terlibat. Yayasan Rumah Moderasi Makassar, Di sana ada berbagai bidang usaha yang dijalankan oleh para eks-napiter,” jelasnya.

Di bawah yayasan tersebut, para eks-napiter mengembangkan beragam usaha produktif seperti warung kopi, penjualan makanan, hingga jasa servis AC.

Dengan adanya pertemuan dengan Pemerintah Kota. Maka Densus 88 juga memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi munculnya paham radikal.

Menurut Agung, kerja sama di tingkat akar rumput menjadi kunci utama dalam pencegahan. Bahkan pihaknya memiliki jaringan agar koordinasi untuk pembinaan eks Napiter.

“Kami punya jaringan di lapangan, mulai dari lurah, Bhabinkamtibmas, hingga aparat pemerintahan di tingkat bawah. Mereka rutin berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kami untuk mendeteksi potensi sejak dini,” paparnya.

Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut ialah penguatan edukasi bagi anak-anak agar tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal yang menyusup lewat dunia maya.

Edukasi anak di bawah umur bukan hanya tanggung jawab Densus 88 saja, tapi juga dilakukan bersama Pemkot Makassar.

“Kolaborasi ini juga bagian dari program ceramah ke sekolah sebenarnya sudah berjalan, tapi kan kami rutin,” jelas Agung.

Dalam pertemuan tersebut, Densus 88 juga mendorong agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) ikut berperan aktif dalam edukasi pencegahan paham radikal.