“Akan ada rencana ceramah dan sosialisasi bagi teman-teman ASN,” ungkap Agung.

Kendati demikian, ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada ASN di Kota Makassar yang terindikasi terpapar radikalisme.

“Sejauh ini tidak ada. Aman-aman saja. Namun kemampuan deteksi itu harus terus diasah, jangan sampai tumpul,” tutupnya.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mendukung langkah Densus 88 dalam memperkuat pembinaan sosial dan ekonomi bagi para eks-narapidana terorisme agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik.

Lanjut dia, Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan Densus 88 untuk memberikan dukungan, bagaimana para eks pelaku ini dapat menjalankan kehidupan dengan baik.

“Kami mendukung apa menjadi program kolaborasi dengan Densus 88. Kami siap melakukan pemberdayaan agar mereka bisa kembali produktif dan berkontribusi positif di masyarakat,” ujar Munafri.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan bukan semata-mata pada sisi penegakan hukum, tetapi juga pendekatan kemanusiaan dan sosial, agar para eks-napiter bisa pulih dan tidak kembali terjerumus dalam paham radikal.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah hadir untuk membina dan memberi kesempatan hidup aman, rukun dan damai. Kami di Pemkot Makassar siap berperan dalam proses ini,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fatur Rahim, menjelaskan langkah yang menjadi bagian dari strategi preventif Pemkot Makassar untuk melindungi generasi muda dari ideologi ekstrem yang kini marak menyusup melalui media sosial, konten daring, hingga permainan digital (game online).

“Dunia maya dan sebagainya, seiring kemajuan teknologi, kita juga harus memperkuat dan mem-backup agar tidak terjangkit yang namanya ‘nabi-nabi palsu’ dan sejenisnya,” ujar Fatur di Balai Kota Makassar.

YouTube player