Rudenim Makassar Raih Predikat WBK Tahun 2025, Buktikan Tata Kelola Bersih

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar menorehkan prestasi gemilang di penghujung tahun 2025 dengan berhasil meraih penghargaan sebagai Unit Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penghargaan bergengsi ini diberikan dalam acara “Penganugerahan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025” yang berlangsung di Ballroom Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (16/12).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Rudenim Makassar, Rudy Prasetyo, yang diserahkan oleh jajaran pimpinan tinggi kementerian.

Capaian ini menjadi bukti nyata atas komitmen seluruh jajaran Rudenim Makassar dalam melakukan reformasi birokrasi, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pengawasan internal guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy Prasetyo menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh staf.

“Predikat WBK ini adalah buah dari konsistensi dan integritas seluruh pegawai Rudenim Makassar. Ini bukan sekadar penghargaan di atas kertas, melainkan janji kami kepada masyarakat untuk terus memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan tanpa pamrih. Kami berkomitmen untuk menjaga amanah ini dengan sepenuh hati,” ujar Rudy.

Rudenim Makassar dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi layanan yang memudahkan masyarakat serta deteni, sekaligus memastikan transparansi dalam setiap proses administrasi.

Proses penilaian yang ketat dari tim penilai menunjukkan bahwa Rudenim Makassar telah memenuhi standar integritas tinggi dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, efektif, serta berorientasi pada hasil yang nyata.

Acara penganugerahan ini juga menjadi momentum penting bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendorong seluruh satuan kerja agar terus berinovasi.

Dengan diraihnya predikat WBK ini, Rudenim Makassar kini resmi bergabung dalam jajaran unit kerja percontohan yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mampu memitigasi risiko penyimpangan dalam tugas operasional.