Lakukan Penyegaran Birokrasi, Pemkot Makassar Lantik 106 Pejabat Berbasis Meritokrasi

Momentum pelantikan ini menjadi simbol semangat baru bagi para pejabat yang dilantik, baik mereka yang memperoleh amanah baru maupun yang kembali mengemban tugas pada posisi berbeda. Melalui rotasi dan penyegaran ini, Munafri berharap kinerja birokrasi semakin solid, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, sejalan dengan visi pembangunan Kota Makassar yang inklusif, profesional, dan berintegritas.

Munafri Arifuddin juga memberikan apresiasi kepada para camat yang mengalami pergeseran jabatan. Ia menilai para camat tersebut merupakan figur-figur terbaik dengan kinerja yang telah teruji selama menjalankan tugas di wilayah masing-masing.

“Para camat yang hari ini bergeser adalah camat-camat terbaik yang telah menunjukkan kinerja baik di wilayah mereka masing-masing,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa pergeseran jabatan bukanlah bentuk penilaian negatif terhadap kinerja aparatur, melainkan bagian dari dinamika organisasi dan strategi pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik.

“Pelantikan ini bukan soal naik atau turun jabatan, tetapi bagaimana kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” lanjut Munafri.

Dalam penataan birokrasi tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham secara resmi melantik 106 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam mutasi jabatan perdana tahun 2026.

Dari total tersebut, sebanyak 13 camat mengalami rotasi dan promosi jabatan, sementara camat baru diharapkan menjadi motor penggerak pemerintahan wilayah yang responsif, tegas, dan humanis dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Munafri yang akrab disapa Appi menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, dalam menjalankan program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh ASN dan pemangku kepentingan lainnya.