MAKASSAR – Partai Buruh Sulsel beserta aliansi buruh unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo , Makassar, Selasa(6/9).

Baca Juga : Partai Buruh Seruduk Kantor DPRD Sulsel Protes Kenaikan BBM

Aksi unjuk rasa ini sesuai arahan dari Ketua Partai Buruh Pusat untuk turun unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.

Dalam aksi Partai Buruh Sulsel beserta aliansi buruh memberikan beberapa point yaitu:

1.menolak kenaikan harga BBM dengan alasan
a.akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat
b.akan naiknya angka yang berimbas pada kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.
c.tidal akan adanya kenaikan upah buruh.
d.terjadinya ledakan PHK karena meningkatnya ongkos energi industri.

2.naikan upah UMK 2023 dengan alasan:
a.meroketnya harga kebutuhan bahan pokok
b.naiknya angka inflansi yang tidak sebanding dengan kenaikan upah buruh

3.menolak UU Omnibus Law/UU cipta kerja dengan alasan:
a.menyebabkan upah murah
b.hilangnya upah minimum sektoral kabupaten/kota(UMSK).
c.mempermudah terjadinya pemutusan hubungan kerja
d.pengurangan nilai pesangon dari 36 bulan upah menjadi 25 bulan upah
e.perjanjian kerja(PWKT) yang bisa jadi seumur hidup.
f.semua jenis pekerjaan bisq di outsourchingkan
g.hak cuti dan hak upah di hilangkan
h.hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan.

Dalam orasinya Ketua Partai Buruh Makassar, Bung Tono menyatakan secara tegas mengatakan rezim Jokowi-Ma’ruf sebagai otoriter yang tidak mempertimbangkan susahnya kehidupan masyarakat saat ini.

Tambah bung tono, setiap kali masyarakat bersuara pasti di tangkap, sedikit berbeda pendapat langsung diamankan, apa ini bukan yang disebut tindakan otoriter.