136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Makassar Resmi Berbadan Hukum

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mencatat capaian signifikan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.

Sebanyak 136 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Makassar kini resmi berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 15 koperasi menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan secara simbolis dalam acara yang digelar di Ruang Rapat Sipakatau, Balai Kota Makassar, Selasa (10/6/2025).

Acara penyerahan SK pengesahan badan hukum koperasi ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri acara tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dari total 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar, 136 kelurahan atau sekitar 88,89 persen telah membentuk KKMP yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” tegasnya.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menyampaikan apresiasi terhadap sinergi berbagai pihak yang telah mendorong terbentuknya koperasi berbasis kelurahan ini. Ia menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan wadah kebersamaan dan alat perjuangan ekonomi rakyat.

“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelas Appi dalam sambutannya.

Menurutnya, kehadiran koperasi akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan ekonomi lokal.