Pemkot Makassar Percepat Digitalisasi Transaksi, Berlakukan QRIS di Pasar, Terminal dan PDAM

Munafri juga menyoroti persoalan kepatuhan retribusi kendaraan yang baru mencapai sekitar 40%. Oleh karena itu, sistem pembayaran digital melalui QRIS dipandang sebagai alat untuk menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Selama masih pakai uang tunai, potensi selisih dan laporan yang tidak sesuai akan terus terjadi. QRIS merekam setiap transaksi, dan tidak bisa dimanipulasi,” ujarnya.

Untuk mempercepat adopsi QRIS, Pemkot Makassar akan menggelar kampanye masif dan memberikan insentif bagi pasar atau terminal dengan tingkat penggunaan tertinggi. Upaya ini ditujukan agar para pedagang dan masyarakat terbiasa serta memahami manfaat dari digitalisasi.

“Program ini tidak boleh berhenti di seremoni. Setelah ini, kita harus evaluasi apa yang masih kurang, dan segera perbaiki. Jangan hanya dipajang, tetapi benar-benar digunakan,” tandasnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparat pemerintah hingga warga, untuk menggunakan gawai secara optimal sebagai alat transaksi, bukan hanya untuk media sosial.

“Teknologi tidak akan menunggu kita. Kita yang harus bergerak menyesuaikan. Kalau makin banyak orang belanja dengan QRIS, dampaknya akan besar untuk perputaran ekonomi lokal,” ucapnya.

Pemkot Makassar menargetkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengintegrasikan pembayaran digital dalam setiap layanan. Dengan langkah ini, diharapkan pendapatan daerah meningkat, kebocoran ditekan, dan administrasi keuangan menjadi lebih transparan dan terukur.

“Kita sudah sepakat hari ini. Kalau di kemudian hari masih ada selisih-selisih keuangan, berarti kita tidak komitmen. Transformasi digital bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja,” tegas Munafri.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif yang diambil oleh PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM dalam memperluas penggunaan QRIS di sektor pelayanan publik.