RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong pembenahan sistem digitalisasi yang transparan untuk memudahkan pengawasan dan pencegahan tindakan pidana korupsi, khususnya pada pelabuhan di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan dalam kegiatan Sosialisasi Aksi Stranas PK pada kegiatan Kampus Beraksi, Peran Akademisi Dalam Pencegahan Korupsi yang digelar di Auditorium Senat Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin (Unhas), Rabu (31/1/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Karantina Indonesia, Direktur Utama PT Pelindo II, Direktur Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan LNSW Kementerian Keuangan, dan sejumlah civitas akademika Unhas mulai dari Rektor hingga para dosen pengajar, serta para mahasiswa Universitas Hasanuddin itu sendiri.

Dalam kegiatan ini, Stranas PK mengungkapkan pentingnya fokus pengawasan dalam hal perizinan dan tata niaga dengan mendorong pembenahan pelabuhan yang berada dalam naungan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Begitu pun dengan stakeholder lainnya seperti Balai Karantina Indonesia.

Tenaga ahli aksi reformasi tata kelola pelabuhan Stranas PK, Febriyantoro, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah pembenahan dengan digitalisasi terhadap sejumlah pelabuhan selama kurang lebih tiga tahun.

“Stranas PK pembenahan pelabuhan sudah berjalan dari 2021 – 2024, awalnya 14 sekarang udah 46 pelabuhan dan merambat ke 264 pelabuhan besar yang dibenahi sama Stranas yang didigitalisasi,” kata Febriyantoro.

Febriyantoro menambahkan, bahwa terdapat 1.807 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (Tersus) di Indonesia yang menerapkan sistem digitalisasi melalui kerja sama dengan sejumlah Kementerian dan lembaga.

“Ada sekitar 1.807 TUKS & Tersus yang juga sudah digitalisasi secara Nasional. Ini kerja sama 18 kementerian dan lembaga, termasuk Pelindo yang sebagai badan usaha turut effort untuk proses pembenahan di pelabuhan,” ucapnya.