MAKASSAR – Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya atau YPKDS menginisiasi terbentuknya kelompok kerja (Pokja) HIV-AIDS dengan melibatkan pemangku kebijakan termasuk OPD Pemerintah di Hotel Melia Makassar pada Rabu, 8 Juni 2022.

Koordinator SSR YPKDS, Muh Akbar Abdullah mengatakan, diantara upaya untuk memaksimalkan program penanggulan HIV, pihaknya berinisiasi untuk memberi komitmen kepada program penanggulangan bahwa sesungguhnya semua sektor lah yang punya PR dalam penanggulangan HIV/AID di kota Makassar.

Baca Juga : Wanita Pertama di Dunia yang Sembuh dari HIV, Berikut Penanganannya

“Kenapa kami menginisiasi terbentuknya POKJA (kelompok kerja) karena kita melihat bahwa saat ini memang program penangulangan HIV khususnya kota Makassar itu kita lihat belum jalan maksimal,” kata Akbar.

Ia melanjutkan, program tersebut berjalan begitu saja yang berarti tidak ada perhatian dari pemerintah yang sebenarnya memang punya kepentingan didalam program-program penanggulangan HIV.

Terbentuknya Pokja ini bertujuan mengadvokasi kebijakan terkait program penanggulangan HIV/AIDS di kota Makassar dan menciptakan lingkungan kondusif bagi teman-teman populasi kunci khususnya orang dengan HIV serta mengadvokasi kebijakan anggaran agar para pihak bisa ikut terlibat dalam proses penaggulangan HIV/AIDS di kota Makassar.

Pokja Penanggulangan HIV AIDS yang terdiri dari perwakilan stakeholder ini juga bertujuan mendorong diaktifkannya kembali KPA kota Makassar dengan audience bersama Wali Kota dan ketua PKK. Implementasi Perwali No 94 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV AIDS serta mendorong lahirnya Perda Penanggulangan HIV AIDS seperti Kabupaten Kota lain di Sulsel dan Perda Provinsi Sulsel yang sudah ada.

Menurut Akbar, BAPPEDA akan berkoordinasi dengan BRIDA/BALITBANGDA agar diakomodir dalam Omnibus Perda yang sudah tertuang dalam propemperda 2022. Alternatif lain akan didorong menjadi inisiatif DPRD atau Dinkes pada Propemperda 2023.